Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan mengundang 2 (dua) pemateri dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yaitu Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom dan Aditya Rachmadi, S.ST., M.TI. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu (7/3/2021) di Akasia Ballroom, Hotel Savana Malang dan dipimpin oleh J. A. Bayu Widjaya, S.Sos., M.Si. beliau selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Daftar undangan kegiatan ini dihadiri oleh pejabat PPID dari masing-masing dinas yang berada di Pemkot Malang dan seluruh Sekretaris Kelurahan yang ada di kota Malang.
Sambutan disampaikan oleh Moh. Sulthon, S.Sos, MM. beliau adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan informatika. Permasalahan utama di kota Malang dalam konteks SMKI adalah belum adanya standar yang menjadi acuan Pemerintah Kota Malang dalam mengelola keamanan informasi, sementara sesuai amanat SPBE, pemerintah daerah wajib mengelola keamanan informasi seiring bergesernya perkembangan layanan pemerintahan ke arah e-goverment. Keamanan informasi menjadi isu utama dalam penerapan e-goverment di kota Malang.
Masuk dalam materi pertama disampaikan oleh Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom yang menjelaskan SOP Operasional SMKI. Melalui kegiatan diseminasi SMKI ini, diperkenalkan manajemen keamanan informasi menggunakan ISO27001 sebagai standar yang diakui dunia dalam memanajemen keamanan informasi. Disamping itu, pemerintah Indonesia melalui BSSN dan Kementrian Kominfo telah menggunakan indeks penilaian KAMI untuk mengukur kesiapan implementasi keamanan informasi. pemerintah kota malang harus berbenah dan berupaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah itu. melalui kegiatan diseminasi ini, juga diberikan contoh penerapan indeks kami dalam level kebijakan hingga operasional dengan menyusun SOP di bidang keamanan informasi. Bidang Statistik dan Persandian Kominfo kota Malang merupakan pemangku kepentingan keamanan informasi di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Widhy juga menyampaikan dalam pengelolaan aset informasi yang harus dikelola mencangkup sumber daya manusia disini adalah para pegawai, kedua adanya sarana pendukung, kemudian aset data yang terdiri dari data masyarakat dan keuangan, aset fasilitas, perangkat keran dan jaringan serta aset PL yang terdiri dari sistem operasi. Selain itu, Widhy juga menjelaskan SOP penanganan insiden, prosedur penanganan insiden merupakan panduan yang berisi alur dan langkah-langkah untuk melakukan aktivitas penanganan insiden terkait insiden layanan teknologi informasi yang dilaporkan oleh klien kepada pihak pengelola layanan TI. Insiden yang sering terjadi menurut Widhy dikategorikan menjadi tiga yaitu aplikasi, jaringan dan hardware dan terbagi di level urgensi.
Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Aditya Rachmadi, S.ST., M.TI. yang akan menjelaskan mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi dalam Pemerintahan. Pertama pemerintah harus memahami dan mengerti potret kondisi keamanan informasi pada saat ini, dimana dengan mengetahui tren keamanan, perubahan dan adanya potensi-potensi ancaman yang akan datang. Kedua tentang keamanan informasi dan pemahaman tentang informasi itu sendiri. Informasi dapat dikatakan sebagai aset dan sebagai bukti dari kumpulan data elektronik yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, peta, kode dan akses. Oleh karena itu aset informasi adalah sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat bagi pemiliknya dan harus dilindungi, dikelola, diklasifikasi dan dianalisis resiko ancamannya.
Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan awareness seluruh pengguna layanan teknologi informasi di kota malang tentang pentingnya keamanan informasi. diharapakan dari kegiatan ini didapatkan pemahaman dasar terkait keamanan informasi, pentingnya mengelola keamanan informasi, standar ISO27001 sebagai acuan SMKI, dan indeks KAMI sebagai alat ukur kesiapan implementasinya.(drn)